Indonesia Kembali Serukan Penghentian Kekerasan di Myanmar

JAKARTA – Indonesia kembali menegaskan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. 

Menurut Presiden Joko Widodo, situasi di negara tersebut saat ini tidak membuat pihak mana pun menang, tapi hanya membuat rakyat menjadi korban.

Baca juga: Kapolres Mojokerto Cek Terminal Kertajaya

"Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama, " ungkap Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Hotel Meruorah, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023).

Untuk itu, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, ditegaskan Presiden akan terus mendorong implementasi dari lima poin kesepakatan atau "Five-Point Consensus". 

Baca juga: 69 Personil Polres Blitar Kota Menerima Kenaikan Pangkat

Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan bantuan kemanusiaan.

Menurut Presiden Jokowi, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia dan melalui keketuaannya di ASEAN mampu memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). 

Baca juga: Kakorlantas Polri Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan di Bandara Int’l Banyuwangi dan Pelabuhan Ketapang Berjalan Baik

Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Presiden mengatakan, joint needs assesment mampu diselesaikan.

"Ini masalahnya adalah masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tetapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak, " ucap Kepala Negara.

Baca juga: Audiensi BP2MI, Kapolri Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pencegahan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga telah menjelaskan bahwa ada dua tahap bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. 

Tahap pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19, dan tahap kedua life sustaining.

Baca juga: Pro Kontra Revisi UU Polri, Tony Rosyid: Harus Diperjuangkan

"Tahap kedua ini sempat alami hambatan karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar, " ujar Retno.